Kota Tegal Susul Papua Terapkan Lockdown, Kenapa?

Susul Papua, Tegal tegas tetapkan Local Lockdown di wilayahnya.


2 min read
Kota Tegal Susul Papua Terapkan Lockdown, Kenapa?

Setelah Papua menerapkan kebijakan Lockdown dengan menutup akses masuk penerbangan dan pelayaran, Tegal menyusul memberlakukan penutupan akses masuk ke kotanya.

Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona lebih meluas ke warga Tegal. Lockdown diterapkan dengan cara menutup seluruh akses masuk ke Tegal dengan cara membentengi jalan dengan beton. Berita selengkapnya tentang keterangan dari Walikota Tegal dapat disimak di Link Ini.

Baca Juga: Papua Berani Berlakukan Lockdown Sendiri

Lagi-lagi, hal yang patut dipertanyakan: kenapa Tegal berani memberlakukan Lockdown, sementara Pemerintahan Pusat, dalam hal ini Presiden sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BNPB sebagai Kepala Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, tidak akan memberlakukan Lockdown di Indonesia?

Tak hanya itu, Presiden juga sempat melarang daerah untuk memberlakukan Lockdown dengan memperingatkan bahwa Lockdown adalah kewenangan Pemerintahan Pusat.

Ini adalah fenomena yang patut dicermati. Bukan hanya masalah kebijakan publik yang amburadul, tumpang-tindih, tidak sinkron, jalan sendiri-sendiri, tidak adanya kesepahaman antara pusat dan daerah. Lebih dari itu, ini menyangkut ketaatan pada hukum. Di samping, tentunya, permasalahan kepedulian pada penyelamatan jutaan manusia yang berpotensi terpapar oleh Corona.

Ketika dalam situasi darurat seperti ini, di mana diperlukan sumber daya yang penuh, keterlibatan semua pihak, untuk menangani Pandemi, ini malah menunjukkan hal sebaliknya. Outputnya akan mudah ditebak, masyarakat bingung, kebijakan publik berjalan secara partial, ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban.

Kita yang dihimbau untuk tetap di rumah pun jadinya bingung. Untuk sebagian orang yang kerja di sektor swasta, banyak perusahaan yang menganggap work from home tidak wajib, hanya himbauan. Makanya masih banyak yang bekerja.

Rapid test sebagai kebijakan yang dipilih oleh pemerintah, bukan Lockdown, juga menyisakan permasalahan, seperti sejauh mana jangkauan rapid test itu bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pada saat antri, apakah physical distancing mampu konsisten diterapkan?

Waktu yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Namun, perlu juga disadari, bahwa suatu kebijakan publik yang keliru, dampaknya akan terasa oleh banyak orang. Salah mendiagnosa kebijakan publik yang mana yang harus diterapkan, tidak bisa lagi kemudian di-undo seperti perintah komputer.

Lockdown memang bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran virus. Tetapi, dibanding seperti sekarang, di mana semua orang disuruh diam di rumah sementara kebutuhan dasar tidak dijamin, otomatis orang akan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bagi yang mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari bekerja harian, otomatis akan masih bekerja juga. Interaksi sosial akan masih tinggi.  

Apalagi kalau melihat data perkembangan jumlah orang yang positif terinfeksi dari hari ke hari, sudah dua hari angkanya konstan di atas 100 orang, jumlah orang meninggal pun semakin banyak. Satu-satunya cara yang paling logis adalah memutus rantai penyebaran itu. Semua orang, harus diam di rumah. Kecuali petugas medis dan aparat keamanan.

Tapi mungkin ada pilihan lain yang menurut Pemerintah merupakan cara yang lebih baik daripada Lockdown, wallahu a'lam. Kita sebagai rakyat hanya ingin perlindungan maksimal. Wabah ini menguji kita, menguji para pengambil kebijakan, dan menguji berbagai hal termasuk kesabaran, kekompakan, dan kepedulian.*

Foto: gatra.com

Related Articles

Baru Sekarang Liburan Bosan
2 min read
Papua Berani Berlakukan Lockdown Sendiri
2 min read
Sampai Kapan Stay Home?
2 min read

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Stay Home!
OK