Papua Berani Berlakukan Lockdown Sendiri

Kenapa Papua berani berlakukan Lockdown atau Karantina Wilayah sendiri, meskipun dengan istilah Pembatasan Sosial? Berikut berita dan ulasannya.


2 min read
Papua Berani Berlakukan Lockdown Sendiri

Pagi ini baca berita di CNNIndonesia yang dikirim oleh rekan kerja di WA Group, tentang kebijakan Gubernur Papua memberlakukan penutupan akses penerbangan dan pelayaran. Beritanya dapat disimak di link ini.

Isi berita tersebut mengabarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe mengambil kebijakan selama 14 hari ke depan, yaitu mulai 26 Maret hingga 9 April 2020, akses orang atau penumpang baik melalui laut maupun udara akan ditutup sementara, guna mencegah penyebaran virus corona di Papua. Namun untuk angkutan barang dan bahan makanan tetap akan dibuka.

Gubernur Papua sendiri tidak menyebut kebijakan tersebut dengan istilah Lockdown. Bahkan menolak untuk disebut dengan istilah itu. Tidak ada istilah lockdown, kata Enembe, melainkan hanya pembatasan sosial. Dia menegaskan hal itu juga berlaku bagi penumpang kapal PT. Pelni, yang tidak akan diizinkan turun.

Selain itu Pemprov Papua untuk saat ini juga akan membatasi WNA yang akan masuk ke Papua. Pihaknya juga akan menerapkan jadwal pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga selama masa Siaga Darurat corona di Papua. Jadwal pemenuhan kebutuhan pokok itu akan dibatasi mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 14.00 WIT. Khusus pasar mama-mama Papua mulai jam 16.00 sampai dengan pukul 20.00.

Langkah yang diambil Pemprov Papua tersebut, meskipun tidak mau disebut dengan Lockdown, hanya disebut pembatasan sosial, tetapi sesungguhnya esensinya adalah Lockdown atau mengkarantina wilayah.

Baca Juga: Corona dan Kita

Karantina wilayah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah:

"Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."

Adapun Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu:

"Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Kebijakan Gubernur Papua lebih bersinggungan antara pembatasan sosial berskala besar dengan karantina wilayah, karena dilakukan pembatasan akses masuk dan ada pembatasan kegiatan penduduk, yaitu pembatasan keluar rumah dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok.

Karantina wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar, wewenang penetapannya ada di Menteri atau Pemerintahan Pusat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa:

"Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri."

Menteri yang dimaksud oleh UU adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Pertanyaannya: kenapa Gubernur Papua berani memberlakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar sendiri dan seakan tidak mengindahkan ketentuan Undang-undang?

Bisa banyak alasan. Bisa jadi karena Gubernur melihat penetapan kebijakan tersebut sangat mendesak karena kepala daerah lebih memahami kondisi masyarakatnya dibandingkan pemerintahan pusat sesuai dengan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan.

Di sisi lain, Pemerintahan Pusat, sudah tegas untuk tidak memberlakukan Lockdown dalam penanggulangan Corona. Maka, Gubernur lebih memilih berseberangan dengan keputusan Pemerintahan Pusat, meskipun dengan alibi hanya pembatasan sosial tidak menggunakan istilah karantina wilayah atau lockdown. Ini sebagai strategi agar kebijakannya tidak dianggap berseberangan padahal esensinya berseberangan.

Memang, kalau urusan Lockdown ini, bisa banyak pendapat. Entah kenapa Pemerintahan Pusat tetap tidak mau memberlakukan itu. Mungkin karena alasan anggaran. Karena konsekuensi Karantina Wilayah, Pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan hewan ternak pada masa pemberlakukan karantina wilayah.

Baca Juga: Analisa Kebijakan Lockdown dalam Penanggulangan Virus Corona  

Apakah daerah-daerah lain juga akan mengikuti langkah Pemprov Papua dengan memberlakukan Lockdown atau menutup pintu akses ke daerahnya? Jika hal ini terjadi, berarti ada ketidak-kompakan antara pemerintahan pusat dan daerah akibat sudah berkurangnya trust pemerintahan daerah kepada pusat.

Jika ini meluas, akan berbahaya, tetapi juga bisa jadi bermanfaat bagi efektivitas penanggulangan virus Corona. Dengannya sangat ambigu. Kita lihat saja.*

Foto: CNNIndonesia.com

Related Articles

Baru Sekarang Liburan Bosan
2 min read
Sampai Kapan Stay Home?
2 min read

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Stay Home!
OK